Balance Sheet of Soeharto’s Policies

Tulisan ini bukanlah dimaksudkan untuk mengumpulkan daftar kejelekan Soeharto. Tapi once, sekitar 3-4 tahun yl, saya pernah menjadi discussant sebuah seminar mengenai “Balance Sheet of Soeharto’s Policies” di kampus kami. Pembicaranya seorang scholar Indonesianist yang cukup punya nama, mantan pejabat Australia, professor terkenal, dan pernah cukup lama bekerja di Indonesia sebagai entahlah- economic advisor, consultant, dsb.

Beliau ini menuliskan daftar positif dan negatif kebijakan yang diambil atau direstui oleh Soeharto. KB, wajib belajar, swasembada beras, perpindahan dari import substitution ke export oriented dalam industrial policy di th 80-an, green revolution, ada di dalam credit list. Sedangkan negative listnya: dictatorship, militer yang menguasai sipil, KKN, sistem yang tidak transparan, BUMN yang bobrok,.. hmmm apalagi ya..

Waktu itu saya mengritik policy pembangunan yang terpusat di Jawa dan menggunakan pendekatan perencanaan terpusat, kebijakannya yang memperkaya anak2nya (contoh Timor, BPPC, dsb), perlindungannya terhadap koruptor kakap (contoh pertamina, bank2, dsb), intervensinya terhadap bank sentral (contoh: liberalisasi sektor perbankan dan keuangan tanpa sekuensial dan instrumen yang memadai, kelambatan mengambil kebijakan moneter saat diancam krisis demi menyelamatkan bisnis anak2nya, BLBI tak bersyarat, dsb), kebijakan pemisahan antara WNI keturunan Tionghoa dan WNI lainnya, pelemahan (pemerintah) daerah, dan.. saya lupa apa lagi, karena file2nya belum ketemu di kompi lama saya (tentunya bersama data2).

Soeharto mempunyai daftar positif dan negatif dalam berbagai bidang: militer, pemerintahan, HAM, toleransi agama, pembangunan SDM, ekonomi, sosial.. tentunya dalam konteks kenegaraan, bukan kehidupan pribadinya. Tentu saya mengapresiasi beberapa program yang dampaknya positif semisal wajib belajar. Terlepas dari kelihatannya “bagus” dalam berbagai kebijakannya, banyak sekali diantaranya dibangun atas dasar kebohongan. Persis seperti Uni Sovyet dulu. Bagus saat itu tapi at all costs yang di masa sekarang menampakkan real costs-nya.

Tetapi setelah dipikir2 lagi, warisan terburuknya adalah mental yang sudah terkungkung selama puluhan tahun. Sekarang ini akibatnya sedang kita “nikmati”.

Dulu, sedikit saja kritik terhadap Soeharto dan keluarga langsung “digebuk”, akibatnya rakyat terbiasa bungkam.
Sekarang semua tau2 bermulut pedas, tidak cuma menghujat pemerintah, bahkan saling hujat antar rakyat

Dulu, kita terbiasa dengan paradigma PNS yang makan gaji buta, akibatnya sampe sekarangpun kita masih asing dengan istilah public servant, maunya masiiiih aja dilayani.

Dulu kita terbiasa dengan kekuatan dan kekuasaan ABRI, sampe takuuuuut liat seragam. Bupati, gubernur dan dubes hampir semuanya militer. Bahkan ada militer di MPR/DPR hehehe.. lucu sekali. Sekarang, rakyat tiba2 berani -mungkin muak- dengan arogansi militer, lihat saja.. bentrok antar sipil-militer sering terjadi.

Dulu kita dininabobokan oleh BBM bersubsidi gila2an, beras juga disubsidi, proyek2 mercusuar yang tidak sustainable, akibatnya sekarang semua terbiasa “manja”, minta disuapin, minta semuanya gratis, berilusi bahwa kita ini bangsa yang hebat dan kompetitif, tidak bisa melihat kenyataan… dan yang paling parah: tidak bisa berpikir holistic, tidak mampu mengaitkan causalitas, dan short memory.

Tidak percaya? Lihat saja alasan yang dipakai oleh orang2 yang kena SARS: dulu beras murah, dulu minyak tanah murah, dulu dollar murah.

Tidakkah bisa melihat bahwa situasi saat itu dan sekarang memang berbeda? Apa dipikirnya kalau Soeharto masih berkuasa kita masih akan seperti kemaren? No way. It will most likely be getting worsen. Karena “kemakmuran” dahulu itu dibiayai oleh ongkos gila2an dan inefisiensi yang tidak diketahui publik dan BELUM saatnya meledak ke permukaan. Siapa yang menanggung inefisiensi yang biasanya dinikmati segelintir orang? Ya rakyat semuanya. (dan dibalik kemakmuran rakyat atau lebih tepatnya hanya yg baik2 saja yg boleh diekspos, keluarganya jauh lebih makmur).

Tapi sejak krisis, Indonesia mulai “telanjang”: publik jadi tahu bahwa selama ini balanced budget itu cuma tipuan saja, bahwa perbankan kita sangat rapuh dan busuk, bahwa birokrasi kita bagaikan orang idiot, bahwa BUMN kita beroperasi dengan sistem kapal keruk, bahwa kita sama sekali tidak kompetitif bahkan di sektor pertanian. Kemakmuran semu. Krisis membuat negara ini tidak mampu lagi menunjang pemborosan luar biasa itu. Siapapun yang meneruskan pemerintahan rejim Orba ini tetap akan menghadapi masalah luar biasa. Sayangnya Indonesia masih dapat pemimpin2 yang lumayan memble juga..

Tapi lucu ya… short memory… orang banyak yang lupa, kalau Orde Baru itu kemaren dimaki2.. sekarang kok dirindukan hehehe…

Well, Soeharto bukanlah orang satu-satunya yang bertanggung jawab atas semua hal di atas. Tapi dia pun tak memungkiri bahwa dia adalah mastermind sistem tsb. Jadi wajarlah dia yang pertama kali harus menjelaskan pertanggungjawabannya. Rakyat pun punya porsi pertanggungjawaban masing-masing.

Sebagai manusia biasa saya merasa kasihan melihat Soeharto yang sudah menjelang maut tapi masih jadi ajang politisasi keluarganya, juga ajang tawar menawar rente politik dari berbagai partai dan kelompok. Tapi sebagai bagian dari rakyat, saya menganggap inilah pelajaran yang harus kita pahami: siapa menebar angin akan menuai badai.