Suatu negeri penuh kompleksitas bernama Indonesia

Catatan dari seorang teman (warning: tulisan panjang):

Hari ini 17 Agustus. Jujur saja, aku hampir lupa kemaren tanggal berapa hari ini. Waktuku sekarang berputar di antara kamar ini saja. Duduk di depan pekerjaan yang tidak selesai2. Keluar hanya untuk ke dapur atau belanja sekedarnya.

Tiba2 aku seperti diingatkan serentetan puisi, tulisan, curhat dsb dari banyak orang Indonesia, baik di dalam maupun di LN. Setiap tahun hampir sama. Bangga, sedih, kosong, marah. Jadilah aku ingin menulis dari sisiku.

Pertama, banyak yang menulis kegundahannya akan kondisi ekonomi negara yang dianggap terus terpuruk. Dibandingkan dg masa lalu, katanya “dulu antri beras, sekarang juga. dulu sekolah mahal, sekarang juga. jadi buat apa merdeka?”

Let me put it this way. Bagaimana sih caranya membandingkan? Ambil per spot? Atau lihat big picture? Aku prefer ambil big picture. Skenario perbandingan adalah with and without. Bukan spot on spot. Ringkasnya begini, jika dulu itu adalah jaman BK, sekarang jaman SBY.. kemudian ada kejadian rakyat antri minyak tanah atau beras, it doesn’t mean that the situation is similar.

Seandainya, Indonesia tetap menganut atau dibawah kepemimpinan BK, saat ini apakah tidak akan pernah ada antrian beras/minyak tanah? Bagaimanakah dg pertumbuhan penduduk kita yang -tanpa program KB pak Harto- kuyakin akan meledak. Bagaimanakah dg cadangan minyak kita yang hari demi hari tentu tergerus dan berkurang, entah dibawah pemerintahan siapapun? Apakah dg asumsi bahwa BK anti asing, sehingga kita jadi lebih kaya dan mandiri, akan menjamin bahwa rakyat kecil akan menikmati kue pembangunan ini? Apakah tidak mungkin justru harta negara kita tersedot buat berperang lawan Malaysia atau Australia misalnya atau bikin aliansi bareng Cina dan Vietnam?

Daftar pertanyaan if bisa semakin panjang. Dan tentu saja, tidak ada yang tahu jawaban pasti. Kan tidak kejadian, BK sudah lama tidak jadi presiden, Pak Harto memerintah 3 dekade, oil boom, green revolution, krisis ekonomi, demokrasi, otonomi, dan ganti presiden 4x dalam waktu 9 tahun terakhir. The bottom line is: we don’t really know whether our current situation is the worst one we could get.

Kedua, banyak yang mengeluh dan mencaci pemerintah. Menyalahkan pemerintah untuk segala sesuatu kerusakan di negeri ini. Pertanyaaku: Is it fair? Bukankah negara itu tidak hanya terdiri dari pemerintah? Rakyat, setidak berdayanya pun ada andil disitu. Kalau pemerintah kita korup, apakah rakyat selalu bersih? Bagaimana dg rakyat/ormas yang hobi minta sumbangan dari pemerintah padahal jelas tahu itu mendorong korupsi. Bagaimana dg rakyat yang bangga jika mendapatkan jalan pintas karena kongkalikong dg pejabat? Bagaimana dg pesantren dan pembangunan mesjid yang riang gembira menerima sumbangan dari keluarga Pak Harto, Bob Hasan, atau para Jenderal?

Jika pemerintah kita culas, maka tidakkah itu sedikit banyak cerminan dari rakyatnya? Bukankah pemerintah diambil dari rakyat? Kita kan tidak memilih pemimpin WNA atau mahluk luar angkasa? Tidak usah jauh2, lihat perilaku rakyat di jalan raya, di antrian, di kendaraan umum, di acara2 yang mengandung gratisan, di tempat2 yang harus mengikuti prosedur… sudah bukan pemandangan aneh jika kita lihat sangat banyak rakyat kita yang tidak peduli hak orang lain, hobi merusak, dan mencuri. Belum gilirannya, dia serobot. Ada 7 prosedur, dipotong kompas jadi 2 saja. Boleh ambil 1, ambil 10. Yang gratis 1 orang, selundupin 5 orang lainnya. Telfon umum dijebol (pantes ga ada vending machine di Indonesia). Rel kereta digergaji. Kabel dicolong. dst, dst…

Kepepet? Well.. ini membawa ke poin ketiga: Pandai menyalahkan pihak lain dan tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Selalu ada excuse buat dirinya, dan selalu gampang menyacat pihak lain. Pemerintah beginilah, panitia begitulah, orang lain jugalah, dst.

Marah?

Ya, aku juga marah. Ketika antrianku diserobot. Ketika ucapan terima kasihku pada saat berbelanja cuma dilengosin. Ketika orang didepanku membiarkan pintu tertutup didepan hidungku, dan ketika aku menahan pintu untuk orang belakang yg melenggang bebek seakan aku adalah petugas pemegang pintu. Ketika pengendara motor tiba2 dari kiri menyalip mobil yang dalam kecepatan cukup tinggi atau ketika pengendara dari arah berlawanan jalurku membereti mobil dg stang/spionnya dan ngacir tanpa rasa bersalah.

Ketika aku bayar sumbangan sekolah negeri yang cukup mahal tetapi gurunya hanya tau memberi PR sebanyak2nya dan sesulit2nya. Ketika PNS yang kudatangi berlagak pilon dalam melayani kebutuhanku sbg pembayar pajak. Ketika dana otonomi itu sebagian besar habis buat gaji pejabat, DPRD, PNS daerah, dan konco2 proyekernya sedangkan jalanan bolong2, sekolah dan jembatan ambruk. Ketika merasa tidak aman naik kendaraan umum. Ketika melihat tangan terjulur dari jendela mobil mewah di tol untuk melemparkan kulit jeruk.

Pekerjaanku membuatku berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Melihat data2 sosial, keuangan dan ekonomi daerah. Kemudian berkesempatan membandingkan data tsb dg beberapa negara lain. Indonesia is unique. Kita punya ratusan etnik yang berbeda. Berbeda makanan, bahasa, pakaian, tumpuan pekerjaan, adat, cuaca, keadaan geografis, sumber daya alam, dsb. Belum pernah aku ketemu negara sevariatif ini.

Betapa kayanya kita JIKA kita bisa membuat perbedaan menjadi sinergi. So far? Not really. Papua miskin walau SDAnya melimpah. Tapi mungkin banyak yang tidak sadar, pencuri disana juga bukan cuma orang Jawa, tetapi orang asli sendiri juga. NTT sangat sangat miskin, tingkat kesejahteraan anak dan perempuan sangat menyedihkan. Tahukah anda bahwa setiap tahun daerah ini menerima triliunan rupiah? Kemana? Siapa yang mencurinya? Lagi2 bukan cuma pemerintah Jawa.

Aceh. Lihat bagaimana perda2 syariat memarjinalkan perempuan dan orang miskin. Judi kecil dicambuk, gubernur koruptor tidak dipotong tangan. Teman yang bekerja 2 thn disana, orang Aceh asli, tidak tahan. Katanya: kalau pemda lain ingin belajar korupsi, datanglah ke sini. Tidak cuma pemda. Teman dokter bercerita betapa memuakkannya aroma korupsi di RS2 di sana. Teman yg kerja di kantoran biasa, bercerita betapa dia menjadi mahluk aneh karena disiplin masuk jam 8 pagi, istirahat sejam, dan pulang lepas magrib.

Maafkan aku saudara2 di Aceh, NTT, dan Papua karena mengambil secuil contoh dari situ. Percayalah tingkat kebusukan yang lebih busuk ada di seantero negeri ini, bukan cuma di tanah aceh atau papua. Mental proyek, tamak, dan dengki ada merata di negeri yang bernama Indonesia ini.

Tentu saja, selalu ada orang2 baik. Orang baik dari suku Jawa, Aceh, Batak, Minang, Papua, Sasak, dan semuanya. Di setiap masyarakat ada orang baik dan orang jahat. Maksudku adalah kita tidak bisa membuat stigma. Begitupun terhadap dikotomi pemerintah vs rakyat. Masing2 mempunyai sisi setan dan malaikat. Kondisi negeri ini –baik buruknya– adalah hasil sumbangan dari pemerintah dan rakyat. I’m not a judge to say which one gives more contribution.

Tapi kasus Indonesia menjadi lebih sulit. Karena ketika kita belum berhasil mendominasikan kebaikan atas keburukan, kita harus berhadapan dg titik kritis lain: perbedaan yang harus disinergikan.

Perbedaan horizontal (etnis, pekerjaan, keahlian, dsb) masih kalah dengan perbedaan vertikal (agama, ideologi). Ini istilahku sendiri. Tapi coba amati. Apakah hambatan dalam menyatukan persepsi suatu gerakan sosial? Yup. Agama dan ideologi. Bagaimana kaum buruh akan bersatu jika ada sekat ideologi dan agama yang sangat kuat? Kita bisa lihat bahkan di perkumpulan profesi, permainan ideologi bisa mengacaukan tujuan sosial bersama.

Bukan. Aku bukan hendak mengatakan bahwa agama itu candu. Prinsipku tetap sama: apapun yang berlebihan atau kekurangan akan menimbulkan keburukan. Over dosis “kerlap-kerlip agama” (bukan esensi) membuat Indonesia tahun2 belakangan ini seperti makin terpecah2. Bagaimanakah kita akan mengatasi persoalan2 ketimpangan ekonomi dan sosial antar daerah, jika pikiran sektarian masih sangat dominan?

Otonomi adalah pilihan. Pilihan yang sudah terpilih, no turning point. Apakah akan membawa kebaikan atau keburukan? As economists say: depends on. *smile*

Sering aku frustasi juga melihat pemilihan prioritas pemerintahan kita. But who knows, maybe our government has the valid reasons. Jika, hanya jika, aku adalah decision maker, maka langkah sederhana yang akan kulakukan adalah:

1. Benahi instrumen legal institusi pemerintah Pusat-daerah. Pastikan bahwa ketika daerah berjalan dalam otonominya, maka aturan sudah cukup untuk membatasi abusing power pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

2. Fokus pada pekerjaan pemerintah Pusat dan tegas pada kelalaian pemerintah daerah.

Suatu ketika, aku ingin menulis tentang wacana Negara federal di Indonesia, akankah menguntungkan atau merugikan? Juga persepsi dan data tentang ketimpangan sosial ekonomi.

Now, let me stop right here.